KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK)
berencana membuka perwakilan di daerah untuk mempermudah menangani
laporan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di daerah. Saat ini,
Mataram, Nusa Tenggara Barat, termasuk satu dari lima regional yang
sedang dipertimbangkan.
Koordinator Badan Pekerja Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB, Ervyn Kaffah SH mengatakan, KPK diharapkan memilih Mataram sebagai wilayah untuk membuka perwakilannya. Selain karena letak geografis NTB yang tepat di tengah Bali dan NTT, sejumlah kasus korupsi di NTB juga perlu mendapat penanganan cepat dari lembaga pemberantas korupsi itu.
“SOMASI dan Gerak (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) NTB, berharap KPK mau mempertimbangkan membuka perwakilannya di Mataram ini. Ini untuk mengimbangi kinerja aparat penegak hukum lainnya yang kami rasa lamban menangani korupsi,” katanya, Jumat (4/4).
Ervyn merasa yakin, selain menangani kasus dugaan korupsi ruislag eks kantor Bupati Lombok Barat, kehadiran tim KPK di Mataram saat ini juga untuk menindaklanjuti sejumlah kasus korupsi lainnya di NTB yang hingga kini belum tuntas.“Saya tidak menyebutkan kasus apa saja, selain ruislag itu. Tapi saya yakin KPK punya bidikan lain,” katanya.
Sebagai wadah gerakan anti korupsi, menurut Ervyn, SOMASI dan Gerak NTB sudah beberapa kali melayangkan laporan dugaan korupsi ke KPK. Hal ini dilakukan lantaran sejumlah laporan yang sama yang dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi NTB dan Polda NTB dinilai tidak ditindaklanjuti dengan cepat.
”Kami rasa banyak juga rakyat NTB yang rindu dengan kehadiran KPK, membuat perwakilan di sini. Sebab begitu banyak laporan korupsi yang ada tidak ditindaklanjuti, dan membuat rasa kurang percaya pada institusi penegak hukum di NTB sendiri,” katanya.(gra)
disadur dari harian Koran BERITA
sumber: http://www.gerakntb.blogspot.com/2008/04/kpk-diharapkan-buka-perwakilan-di.html
Koordinator Badan Pekerja Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB, Ervyn Kaffah SH mengatakan, KPK diharapkan memilih Mataram sebagai wilayah untuk membuka perwakilannya. Selain karena letak geografis NTB yang tepat di tengah Bali dan NTT, sejumlah kasus korupsi di NTB juga perlu mendapat penanganan cepat dari lembaga pemberantas korupsi itu.
“SOMASI dan Gerak (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) NTB, berharap KPK mau mempertimbangkan membuka perwakilannya di Mataram ini. Ini untuk mengimbangi kinerja aparat penegak hukum lainnya yang kami rasa lamban menangani korupsi,” katanya, Jumat (4/4).
Ervyn merasa yakin, selain menangani kasus dugaan korupsi ruislag eks kantor Bupati Lombok Barat, kehadiran tim KPK di Mataram saat ini juga untuk menindaklanjuti sejumlah kasus korupsi lainnya di NTB yang hingga kini belum tuntas.“Saya tidak menyebutkan kasus apa saja, selain ruislag itu. Tapi saya yakin KPK punya bidikan lain,” katanya.
Sebagai wadah gerakan anti korupsi, menurut Ervyn, SOMASI dan Gerak NTB sudah beberapa kali melayangkan laporan dugaan korupsi ke KPK. Hal ini dilakukan lantaran sejumlah laporan yang sama yang dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi NTB dan Polda NTB dinilai tidak ditindaklanjuti dengan cepat.
”Kami rasa banyak juga rakyat NTB yang rindu dengan kehadiran KPK, membuat perwakilan di sini. Sebab begitu banyak laporan korupsi yang ada tidak ditindaklanjuti, dan membuat rasa kurang percaya pada institusi penegak hukum di NTB sendiri,” katanya.(gra)
disadur dari harian Koran BERITA
sumber: http://www.gerakntb.blogspot.com/2008/04/kpk-diharapkan-buka-perwakilan-di.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar