Translate

Jumat, 13 September 2013

Komando Teritorial Ditolak di NTB

"Masak kita kembali ingin diawasi para aparat keamanan. Jelas kita tolak itu,"kata Ervyn Kaffah, salah satu penggagas Gerakan Anti-Korupsi (Gerak) NTB."


Sabtu, 08 Oktober 2005 | 05:46 WIB  

TEMPO Interaktif, Mataram:Tak semua usulan dari pusat diterima daerah. Contohnya keinginan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto yang ingin komando teritorial (Koter) dihidupkan lagi, ditolak di berbagai daerah.


Di Nusa Tenggara Barat (NTB), dua anggota DPRD NTB menolak pembentukan kembali koter terutama di daerah. Alasannya, dengan pembentukan itu sama saja memperhambat tumbuhnya demokrasi yang kini telah berkembang maju di tanah air.

Dua anggota DPRD NTB itu, Wakil Ketua DPRD NTB, Muhammad dan anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Suryadi. "Saya terus terang trauma kembali dibentuknya koter,"kata Muhammad yang sehari-hari juga tercatat sebagai Wakil Dewan Pimpinan Wilayah PPP NTB, di kantornya di Mataram.

Muhammad mengambil contoh, ketika Orde Baru berkuasa, banyak produk Undang-undang atau perangkat hukum yang dianggap tidak jelas. Salah satu di antaranya, seperti sebutan "Tidak bersih lingkungan, atau UU Subversif. "UU Subversif itu, kan, tidak jelas. Beruntung dicabut. Masak nanti akan dihidupkan kembali. Ya, jelas perjalanan demokrasi kita mundur lagi,"katanya.

Menurut Muhammad, motif pemerintah pusat ingin menghidupkan kembali koter, atau disebut Babinsa (bintara pembina desa), karena kebobolan kasus bom di Jimbaran-Kuta, jelas tidak tepat. Harusnya, ini menjadi evaluasi pemerintah bahwa sebenarnya fungsi intelijen dan BIN itu yang harus dikoreksi. "Bukan kemudian dijadikan pintu masuk untuk mengaktifkan kembali fungsi koter"katanya.

Pendapat yang sama juga diungkapkan Suryadi, anggotaDPRD NTB dari PKS. Menurutnya, sikap penolakan pengaktifan koter telah dibahas dalam garis partai. Misalnya soal ketidaksetujuan Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR dan mantan Presiden PKS. "Kami sependapat itu,"katanya.

Apalagi, pembentukan koter itu, implementasinya lebih banyak berada di daerah-daerah. "Jadi yang harus berteriak menolak itu, kawan-kawan di daerah,"kata Suryadi.

PKS dengan sejumlah aktivis LSM di Mataram, telah menggalang kekuatan menolak pengaktifan kembali koter. "Masak kita kembali ingin diawasi para aparat keamanan. Jelas kita tolak itu,"kata Ervyn Kaffah, salah satu penggagas Gerakan Anti-Korupsi (Gerak) NTB,

Sujatmiko


sumber: http://tempo.co.id/hg/nasional/2005/10/08/brk,20051008-67709,id.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar