Tolak RAPBD, Ratusan Massa Datangi DPRD Loteng

"Ervyn Kaffah dari Somasi NTB yang meminta Pemkab Loteng untuk melihat inventaris yang ada sekarang, baru memenuhi kebutuhan jajaran eksekutif maupun legislatif saja. Ervyn menyatakan keherannya dengan PAD Loteng yang kecil, tetapi RAPBD-nya sangat besar. ''RAPBD tersebut bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi kesejahteraan pejabat saja,'' tandasnya."

Praya (Suara NTB) -
Ratusan massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Anggaran (AMUKA), Sabtu (28/2) mendatangi Gedung DPRD Lombok Tengah. Kedatangan aliansi yang merupakan gabungan dari Suaka, HPK, BEM Staiqh, LPPM-Kopenin, Somasi NTB dan berbagai elemen lain, memprotes Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Loteng yang dinilai belum mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat.

Dari informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB, pengunjuk rasa yang akan datang menyalurkan aspirasinya ke gedung DPRD sebenarnya mencapai ribuan orang. Sebagian massa dari kecamatan lain tidak bisa melanjutkan perjalanan karena dihalangi masuk ke Kota Praya oleh aparat keamanan setempat.

Ratusan massa yang tiba di gedung DPRD Loteng, langsung dihadang oleh aparat kepolisian. Massa yang tidak diperkenankan masuk, mencoba menerobos blokade aparat yang langsung dipimpin Kapolres Loteng AKBP Hudi Suryanto. Kapolres pada kesempatan itu berusaha menenangkan demonstran agar menahan diri, bertindak arif, dan tidak anarkis. Upaya Kapolres dalam menenangkan pengunjuk rasa tidak sia-sia. Setelah tenang, massa dibiarkan masuk ke gedung Dewan dengan tertib.

Sebelum diterima Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah Mariadi, pengunjuk rasa melakukan orasi di halaman gedung Dewan. Dalam orasinya mereka mengatakan, RAPBD Loteng 2004 lebih banyak dianggarkan untuk kepentingan pejabat. Sementara porsi untuk pembangunan yang sasarannya masyarakat kecil sangat minim.

Setelah beberapa saat orasi, massa kemudian diizinkan masuk ke ruang sidang utama gedung DPRD Loteng. Mereka dipertemukan dengan Pansus RAPBD Loteng yang dipimpin Wakil Ketua Nurman Kariadi, S.H. Pada kesempatan itu, pansus mencoba menerangkan perihal RAPBD yang dikatakan baru merupakan rencana dan belum diputuskan. Mulanya diskusi antara pansus dan warga berlangsung cukup tertib. Namun, jawaban pansus yang selalu mengucapkan janji-janji merevisi RAPBD yang ada, membuat pihak demonstran merasa tidak puas. Beberapa demonstran sampai menggebrak meja.

Segelintir Pejabat
Hamzanwadi dari Sengkerang meminta pansus dalam menyusun RAPBD lebih memperhatikan nasib warga yang hidupnya makin kekurangan. ''Jangan menyusun RAPBD, hanya mementingkan segelintir pejabat,'' ujarnya lantang. Apalagi katanya, sekarang Pemkab Loteng sedang membangun rumah sakit, perumahan PNS dan relokasi pasar Praya dari dana Voor Finansheering dalam arti berhutang pada pihak pengembang.

Lain halnya dengan Ervyn Kaffah dari Somasi NTB yang meminta Pemkab Loteng untuk melihat inventaris yang ada sekarang, baru memenuhi kebutuhan jajaran eksekutif maupun legislatif saja. Ervyn menyatakan keherannya dengan PAD Loteng yang kecil, tetapi RAPBD-nya sangat besar. ''RAPBD tersebut bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi kesejahteraan pejabat saja,'' tandasnya.

Sebagian besar demonstran menganggap, bahwa DPRD Loteng tidak mampu mengakomodasi kepentingan rakyat yang diwakilinya. Bahkan mereka cenderung menggunakan posisinya untuk memperkaya diri sendiri. Peserta aksi berjanji akan datang kembali ke DPRD Loteng dengan jumlah yang lebih besar, bila RAPBD tersebut tidak direvisi. (ham)

sumber: http://www.balipost.co.id/BALIPOSTCETAK/2004/3/1/nt8.htm