Kasus Korupsi | Posted: 08/01/2002 19:57
Liputan6.com, Mataram: Pembelian mobil yang dilakukan
15 anggota DPRD Nusatenggara Barat mengundang kritik dan kecurigaan
berbagai komponen masyarakat setempat. Soalnya, uang muka kredit mobil
itu diduga menggunakan fasilitas anggaran daerah yang dilakukan secara
tak transparan.
Apalagi, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2002 NTB tak ada anggaran untuk pembelian mobil buat anggota DPRD. Hal itu dikemukakan akademisi Universitas Mataram Sudiarto di Mataram, NTB, baru-baru ini.
Menurut Sudiarto, kecurigaan itu semakin kuat ketika Gubernur NTB Harun Alrasyid menyatakan akan membantu pemberian uang muka untuk kredit mobi para wakil rakyat tersebut. Apalagi, bersamaan dengan pernyataan tersebut, sejumlah dealer mobil di Mataram mengaku telah menjual belasan unit mobil dari berbagai merek kepada para anggota DPRD NTB. Itulah sebabnya, DPRD setempat diminta untuk menjelaskan asal muasal dana tersebut secara transparan.
Apalagi, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2002 NTB tak ada anggaran untuk pembelian mobil buat anggota DPRD. Hal itu dikemukakan akademisi Universitas Mataram Sudiarto di Mataram, NTB, baru-baru ini.
Menurut Sudiarto, kecurigaan itu semakin kuat ketika Gubernur NTB Harun Alrasyid menyatakan akan membantu pemberian uang muka untuk kredit mobi para wakil rakyat tersebut. Apalagi, bersamaan dengan pernyataan tersebut, sejumlah dealer mobil di Mataram mengaku telah menjual belasan unit mobil dari berbagai merek kepada para anggota DPRD NTB. Itulah sebabnya, DPRD setempat diminta untuk menjelaskan asal muasal dana tersebut secara transparan.
Hal senada juga diungkapkan anggota Lembaga Antikorupsi NTB Ervyn
Kaffah. Ervyn mengajak masyarakat untuk mengawasi pos anggaran RAPBD
2002 NTB yang rawan digunakan untuk keperluan tersebut.
Kecurigaan itu serta merta dibantah sejumlah anggota DPRD NTB. Menurut seorang anggota DPRD NTB bernama Ali Ahmad, mereka membayar uang muka mobil tersebut sekitar Rp 20 hingga Rp 50 juta. Sedangkan dana tersebut berasal dari tabungan mereka masing-masing. Selama ini, mereka memperoleh gaji serta tunjangan sebagai anggota DPRD sebanyak Rp 8 juta per bulan. Namun, mereka masih harus membayar kepada partai sekitar Rp 1 juta per bulan.
Persoalan penyediaan mobil gratis itu juga pernah terjadi di Jakarta. Saat itu, sebanyak 55 mobil akan disediakan untuk anggota DPRD DKI sebagai barang inventaris daerah [baca: DPRD DKI Akan Menambah 55 Mobil Baru]. Alokasi dana untuk pembelian mobil itu mencapai sebesar Rp 5,5 miliar yang dimasukkan dalam anggaran rutin Pemerintah Daerah DKI. Namun, keputusan penyediaan mobil itu ditangguhkan setelah terjadi kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD DKI.(ORS/Adhar Hakim)
Kecurigaan itu serta merta dibantah sejumlah anggota DPRD NTB. Menurut seorang anggota DPRD NTB bernama Ali Ahmad, mereka membayar uang muka mobil tersebut sekitar Rp 20 hingga Rp 50 juta. Sedangkan dana tersebut berasal dari tabungan mereka masing-masing. Selama ini, mereka memperoleh gaji serta tunjangan sebagai anggota DPRD sebanyak Rp 8 juta per bulan. Namun, mereka masih harus membayar kepada partai sekitar Rp 1 juta per bulan.
Persoalan penyediaan mobil gratis itu juga pernah terjadi di Jakarta. Saat itu, sebanyak 55 mobil akan disediakan untuk anggota DPRD DKI sebagai barang inventaris daerah [baca: DPRD DKI Akan Menambah 55 Mobil Baru]. Alokasi dana untuk pembelian mobil itu mencapai sebesar Rp 5,5 miliar yang dimasukkan dalam anggaran rutin Pemerintah Daerah DKI. Namun, keputusan penyediaan mobil itu ditangguhkan setelah terjadi kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD DKI.(ORS/Adhar Hakim)
sumber: http://news.liputan6.com/read/26808/mobil-anggota-dprd-ntb-diduga-hasil-korupsi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar