Yaqutunnafis: Gubernur Harus Lebih Tegas
MATARAM-Rencana perubahan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2008-2013 ditentang. Perubahan dianggap menjadi preseden buruk bagi praktik pemerintahan. ‘’Kami sarankan kepada Pemprov NTB tidak merevisi target RPJMD jika pemerintahan BARU (Bajang-Badrul) tidak mampu mengejar target yang ditetapkan dalam peraturan daerah,’’ kata Ervyn Kaffah, koordinator Gerakan Sayangi Gubernur yang diinisiasi sejumlah kalangan aktivis LSM kepada Lombok Post, kemarin.
Diberitakan koran ini, kepala Bappeda Dr H Rosyadi Sayuti mengungkapkan, Pemprov NTB berencana merubah target RPJMD seperti target urutan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang awalnya ditetapkan pada papan tengah atau dari posisi 32 menjadi posisi 23. Targetnya akan diubah di atas posisi 30 seperti posisi 29 atau 28. Diakui, target-target RPJMD yang ditetapkan terlalu optimistis. Padahal kendala yang dihadapi cukup berat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. ‘’Posisi IPM bukan hanya disebabkan kualitas kinerja SKPD. Ada faktor penghambat yang mengakibatkan target IPM sulit terealisasi,’’ jelas pejabat pemprov dari kalangan akademisi ini.
Lebih jauh, menurut Ervyn jika perubahan target RPJM hanya didasarkan pada sebab-sebab yang tidak bisa dikontrol, seperti yang diungkapkan Kepala Bappeda NTB, maka tidak perlu merubah target, tapi cukup memberikan catatan dalam laporan capaian RPJMD. ‘’Publik akan sangat memahami pencapaian dan catatan yang diberikan pemprov,’’ terangnya.
Terkait itu, Ervyn yang juga koordinator Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB ini justru mendorong jajaran Pemprov NTB untuk tetap semangat dan lebih cepat lagi dalam melakukan ikhtiar pencapaian target RPJMD. Dari pengamatannya, komunikasi Pemprov NTB maupun jalannya roda pemerintahan BARU relatif tidak ada masalah berarti atau signifikan. Sehingga kondisi ini cukup kondusif untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. ‘’Ingat, kita masih jauh tertinggal,’’ tandasnya.
Sebelumnya, lambannya kinerja SKPD Pemprov NTB dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya angka pencapaian target RPJMD secara keseluruhan. Angka realisasi anggaran juga hampir tidak pernah mencapai target di awal tahun hingga tengah tahun anggaran. Realisasi anggaran umumnya digenjot di akhir tahun. Sehingga banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak optimal.
Terkait itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB Lale Yaqutunnafis meminta Gubernur NTB Dr TGH M Zainul Majdi bersikap lebih tegas terhadap bawahannya. Penerapan reward dan punishment dilakukan secara ketat. Sehingga SKPD yang masih bekerja tidak sesuai kebutuhan pencapaian target RPJMD diberikan peringatan maupun sanksi. ‘’Kami tidak ingin, program dan perencanaan gubernur yang sudah baik, justru dianggap gagal karena kinerja bawahannya,’’ tegas politisi PBB ini. (mni)
http://lombokpost.co.id/
MATARAM-Rencana perubahan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2008-2013 ditentang. Perubahan dianggap menjadi preseden buruk bagi praktik pemerintahan. ‘’Kami sarankan kepada Pemprov NTB tidak merevisi target RPJMD jika pemerintahan BARU (Bajang-Badrul) tidak mampu mengejar target yang ditetapkan dalam peraturan daerah,’’ kata Ervyn Kaffah, koordinator Gerakan Sayangi Gubernur yang diinisiasi sejumlah kalangan aktivis LSM kepada Lombok Post, kemarin.
Diberitakan koran ini, kepala Bappeda Dr H Rosyadi Sayuti mengungkapkan, Pemprov NTB berencana merubah target RPJMD seperti target urutan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang awalnya ditetapkan pada papan tengah atau dari posisi 32 menjadi posisi 23. Targetnya akan diubah di atas posisi 30 seperti posisi 29 atau 28. Diakui, target-target RPJMD yang ditetapkan terlalu optimistis. Padahal kendala yang dihadapi cukup berat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. ‘’Posisi IPM bukan hanya disebabkan kualitas kinerja SKPD. Ada faktor penghambat yang mengakibatkan target IPM sulit terealisasi,’’ jelas pejabat pemprov dari kalangan akademisi ini.
Lebih jauh, menurut Ervyn jika perubahan target RPJM hanya didasarkan pada sebab-sebab yang tidak bisa dikontrol, seperti yang diungkapkan Kepala Bappeda NTB, maka tidak perlu merubah target, tapi cukup memberikan catatan dalam laporan capaian RPJMD. ‘’Publik akan sangat memahami pencapaian dan catatan yang diberikan pemprov,’’ terangnya.
Terkait itu, Ervyn yang juga koordinator Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB ini justru mendorong jajaran Pemprov NTB untuk tetap semangat dan lebih cepat lagi dalam melakukan ikhtiar pencapaian target RPJMD. Dari pengamatannya, komunikasi Pemprov NTB maupun jalannya roda pemerintahan BARU relatif tidak ada masalah berarti atau signifikan. Sehingga kondisi ini cukup kondusif untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. ‘’Ingat, kita masih jauh tertinggal,’’ tandasnya.
Sebelumnya, lambannya kinerja SKPD Pemprov NTB dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya angka pencapaian target RPJMD secara keseluruhan. Angka realisasi anggaran juga hampir tidak pernah mencapai target di awal tahun hingga tengah tahun anggaran. Realisasi anggaran umumnya digenjot di akhir tahun. Sehingga banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak optimal.
Terkait itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB Lale Yaqutunnafis meminta Gubernur NTB Dr TGH M Zainul Majdi bersikap lebih tegas terhadap bawahannya. Penerapan reward dan punishment dilakukan secara ketat. Sehingga SKPD yang masih bekerja tidak sesuai kebutuhan pencapaian target RPJMD diberikan peringatan maupun sanksi. ‘’Kami tidak ingin, program dan perencanaan gubernur yang sudah baik, justru dianggap gagal karena kinerja bawahannya,’’ tegas politisi PBB ini. (mni)
http://lombokpost.co.id/
sumber: https://koranlombok.wordpress.com/2011/06/27/revisi-target-rpjmd-ditentang/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar